490 Ribu Ton Beras Impor Tertahan di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, Bulog Harus Bayar “Demurrage” Ratusan Miliar

Sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar. Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.

Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.

Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog.

Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.  

Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar. “Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok,” ujarnya saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (11/6/2024) malam.

Ia juga mengklarifikasi jumlah beras yang diimpor. Suyamto menjelaskan, beras yang diimpor sebanyak 490 ribu ton, berasal dari berbagai negara. Di antaranya, Vietnam, Thailand, Pakistan dan Kamboja. “Paling banyak dari Vietnam dan Thailand,” ucapnya menjelaskan.

Sekali lagi dia menekankan, semua beras tersebut telah terdistribusikan dengan baik dan kini sudah berada gudang penyimpanan Bulog. “Jadi tidak ada yang tertahan, semua beras sudah masuk ke gudang Bulog DKI Jakarta,” katanya.

Diketahui, pemerintah memutuskan melanjutkan program bantuan pangan beras hingga Desember 2024. Untuk memenuhi itu, impor dilakukan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, bantuan pangan itu akan disalurkan kembali pada Agustus, Oktober dan Desember tahun ini

“Alhamdulilah, hari ini, Bapak Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan keberlanjutan bantuan pangan beras untuk terus dikucurkan kepada 22 juta keluarga se-Indonesia, berupa beras kualitas terbaik dari Bulog 10 kilogram per keluarga per 2 bulan,” kata Arief dalam keterangan pers yang diterima, Senin (3/6/2024).

Hingga awal Juni, cadangan beras yang bersumber dari impor sebanyak 1,9 juta ton. Sementara kuota impor beras sepanjang 2024 dalam sistem nasional neraca komoditas atau SinasNK sebanyak 4,04 juta ton yang terdiri dari beras umum dan khusus.

Kuota impor tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan impor (PI) melalui Kementerian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

“Penetapan berdasarkan SinasNK keputusan Rakortas sebesar 4.045.761 ton, di mana terdiri dari 3,6 juta ton beras umum dan 400 ribu ton beras khusus. Beras khusus ini biasanya untuk industri,” ucap Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Edhy juga menjelaskan, saat ini realisasi impor tersebut mencapai 1,7 juta ton. Dalam hal ini, dia meminta kepada Perum Bulog untuk mengeksekusi realisasi impor yang telah ditetapkan. “Jadi ini beras umum ini ditugaskan Bapanas ke Bulog, sekarang bola sudah ada di Bulog, bagaimana Bulog untuk mengatur melakukan pelelangan pengadaan beras yang dimaksud,” ujarnya.