Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyatakan, pemerintah seharusnya bisa lebih mengoptimalkan program-program kesejahteraan petani dan produksi beras.
Program kesejahteraan petani ini lebih penting ketimbang program Badan Pangan Nasional (Bapanas), yakni Gerakan Stop Boros Pangan.
“Semestinya yang dioptimalkan pemerintah ini adalah peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi beras,” ujar Eliza kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
“Perlunya penerapan inovasi dan teknologi yang memerlukan kerjasama berbagai pihak seperti akademisi, sektor swasta, penyuluh petani dan local leader,” sambungnya.
Meski begitu, ia mengakui memang konsumsi agregat dari beras ini bagi masyarakat Indonesia semakin bertambah.
“Konsumsi beras per kapita Indonesia ini terus menurun kok. Misal tahun 2014 konsumsi beras per kapita seminggu itu 1.626 kg, tahun 2024 jadi 1.558 kg,” tuturnya.
“Karena jumlah penduduknya yang terus bertambah saja sehingga konsumsi agregatnya jadi bertambah,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy meyakini, program Gerakan Stop Boros Pangan bisa membuat Indonesia terbebas dari impor pangan.
“Kalau kita berhemat boros pangan misalnya 20-30 persen yang terbuang, Insya Allah bisa berhemat 6 juta ton. Kalau kita bisa hemat 20 persen saja maka impor tidak perlu dilakukan,” ujar Sarwo Edhy usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).
Namun, hal ini mendapat kritikan keras dari Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan yang menyarankan Bapanas fokus saja terhadap tugasnya, bukan malah menggencarkan program baru.
“Bapanas itu dibentuk untuk memastikan bahwa terciptanya kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021, bukan membuat gerakan-gerakan tambahan semacam ini,” tegas Reynaldi dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).
“Harusnya Bapanas mengkoordinasikan pangan kita untuk dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” sambungnya.
Ia menyebut gerakan ini justru kontradiksi terhadap kenyataan yang ada, yakni jumlah impor beras yang setiap tahun meningkat.
