Arab Saudi telah menangguhkan e-visa umrah B2C untuk warga Mesir, menyusul krisis gelombang panas haji yang mengakibatkan lebih dari 1.300 kematian. B2C adalah visa elektronik yang memungkinkan jamaah memesan langsung melalui portal umrah online kerajaan tanpa menggunakan agen perjalanan eksternal.
Umrah adalah ziarah singkat ke tempat-tempat suci di Mekah yang terpisah dari ibadah haji tahunan. Tidak seperti ibadah haji, umrah bisa dilakukan di sepanjang tahun bagi siapa saja umat Muslim yang yang memenuhi syarat.
Wisatawan yang menggunakan visa B2C biasanya terlebih dahulu harus melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA) atau Oman untuk masa transit enam jam, sebelum menuju ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
Rezim visa umrah yang baru ini muncul setelah setidaknya 1.301 jamaah meninggal karena panas ekstrem selama haji bulan ini. Banyak Jemaah haji yang melakukan perjalanan dengan visa tidak resmi, yang membuat mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan, air, transportasi, atau akomodasi.
Kantor berita resmi Arab Saudi melaporkan bahwa lebih dari tiga perempat korban meninggal memiliki izin non-haji, sehingga memaksa mereka berjalan berjam-jam di bawah sinar matahari langsung dan tanpa bekal yang memadai. Sekitar 650 orang yang meninggal adalah orang Mesir.
Tindakan hanya Sementara
Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi awal pekan ini menekankan bahwa penangguhan visa B2C hanyalah tindakan sementara. Warga Mesir masih bisa menunaikan umrah, yang bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak seperti haji, namun saat ini hal ini hanya bisa dilakukan melalui visa B2B standar yang memungkinkan masuk langsung ke Arab Saudi.
Visa B2C juga telah ditangguhkan untuk Pakistan, menurut berbagai laporan.
Kematian warga Mesir selama ibadah haji bulan ini mendorong Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly untuk mencabut izin 16 perusahaan pariwisata, dan menyeret para manajernya ke jalur hukum karena memberikan izin kepada orang-orang untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal dan tidak teratur.
Izin haji biasanya dialokasikan ke negara-negara yang menggunakan sistem kuota. Namun, prosesnya bisa memakan banyak biaya dan waktu karenanya banyak yang memilih melakukan perjalanan haji dengan visa tidak resmi atau tanpa izin.
Human Rights Watch mengeluarkan laporan pada hari Selasa (25/6/2024) yang menyatakan bahwa otoritas Saudi memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari panas ekstrem, terutama karena krisis iklim telah menyebabkan kenaikan suhu.
“Selain haji, mereka juga harus menerapkan langkah-langkah perlindungan panas untuk lebih menjaga kesehatan semua orang yang berisiko. Hal ini sangat mendesak mengingat rencana Arab Saudi berdasarkan Visi 2030, yang mencakup peningkatan jumlah jamaah tahunan menjadi 30 juta dari 8 juta,” laporan itu menyatakan.
Laporan tersebut mengatakan bahwa ibadah haji tahun depan akan berlangsung pada musim panas ketika suhu diperkirakan tinggi, dan ada seruan bagi pemerintah Saudi untuk menganggap ibadah haji sebagai bahaya dan risiko kesehatan masyarakat.
Ibadah haji semakin terdampak oleh perubahan iklim, dan panel antar pemerintah PBB mengenai perubahan iklim memperingatkan bahwa sebagian wilayah Teluk bisa menjadi tidak dapat dihuni pada akhir abad ini.
Tahun lalu, tercatat lebih dari 10.000 penyakit yang berhubungan dengan panas, dan sepuluh persen di antaranya adalah serangan panas, kata seorang pejabat Saudi kepada AFP awal bulan ini.
