Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan pihaknya akan segera melakukan percepatan pembentukan Pantia Kerja (Panja) Haji DPR. Hal tersebut imbas dari Pemerintah Arab Saudi yang mengubah aturan untuk perjalanan ibadah haji tahun depan.
Perubahan aturan tersebut, yakni tidak akan ada lagi lokasi khusus jemaah haji negara tertentu di Arafah dan Mina. Artinya, bagi negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 Hijriah/2025 Masehi, maka dapat lebih dulu menentukan tempat di Arafah dan Mina.
“Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil dari auditnya, kita di Komisi VIII DPR segera membuat Panja Haji untuk melakukan pembahasan, evaluasi dan juga solusi penyelenggaraan haji. Mulai dari soal petugas, fasilitas dan soal regulasi yang dilakukan oleh Arab Saudi,” kata Maman di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (2/7/2023).
Artinya, sambung Maman, DPR akan lebih proaktif, karena ada kekhawatiran kalau DPR agak terlambat bisa tidak mendapatkan maktab atau tempatnya lebih jauh untuk menuju Jamarat.
Maman memandang kebijakan baru itu tentu menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurut politikus PKB ini, kalau pemerintah punya bargaining position yang kuat dan juga tentu dana yang cukup, maka hal ini bisa teratasi.
“Saya melihat ini jadi semacam liberalisasi penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi, gimana kalau kita lemah dari sisi negoisator ataupun dana. Apalagi kita selalu lebih terlambat dari negara lain dalam menentukan budget, maka itu akan menjadikan kita bukan hanya jauh dari maktab yang sekarang, bahkan akan lebih tidak mendapatkan tempat,” ungkap Maman.
Legislator Dapil Jabar IX ini menambahkan, perubahan aturan ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dari awal DPR sudah mewanti-wanti kepada Kementerian Agama bahwa liberalisasi penyelenggaraan umrah dan haji ini akan betul-betul membuat Indonesia harus lebih sigap dan lebih tanggap untuk memperjuangkan pelayanan terbaik buat jemaah haji Indonesia.
