INILAHKALSEL.COM, JAKARTA – Beredar video di grup Instagram, sejumlah personil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) terlihat terburu-buru keluar dari Mapolresta Banjarbaru, Senin (7/10/2024).
Sejumlah anggota KPK ini seperti terlihat dalam rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik itu membawa sejumlah barang bukti yang tersimpan dalam koper dan kardus dan dibawa keluar Polres Banjarbaru untuk dimasukan kedalam mobil berwarna putih.
Terdengat dari percakapan di rekaman video itu sejumlah awak media menanyakan mau dimana koper dan kardus itu dibawa namun tak mendapat respon dari petugas KPK.
“Langsung ke Bandara yang bang? Langsung ke Jakarta ya bang? Berapa orang yang dibawa bang,” tanya awak media namun tak mendapat jawasan.
Bahkan, ketika awak media menanyakan keterlibatan Gubernur Kalsel, petugas KPK tersebut tettap bungkam.
“Gubernur ikut juga ya diamankan bang,” tanya seorang wartawati, sekali lagi petugas KPK tak menjawab.
Korupsi pengadaan barang dan jasa
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan, Minggu (6/10/2024), kini terkuak terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penangkapan ini semakin menguatkan indikasi adanya permainan kotor dalam proyek-proyek besar di wilayah tersebut.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi bahwa OTT ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. “Perkara PBJ,” ucap Alexander saat dimintai keterangan, Senin (7/10/2024). Meskipun demikian, identitas pihak-pihak yang terjaring OTT masih dirahasiakan oleh KPK.
Alex menjelaskan bahwa kasus korupsi PBJ memang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit diberantas. “Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ,” ujarnya. Praktik ini sering melibatkan persekongkolan antara penyelenggara negara dan pihak swasta yang mencari keuntungan dari proyek-proyek pemerintah.
Ia juga mengungkap modus yang sering terjadi dalam skema korupsi ini, di mana pelaksana proyek yang ditunjuk biasanya harus menyerahkan sejumlah “fee” kepada penyelenggara negara. “Permintaan fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ,” tambah Alex.
OTT kali ini diduga menemukan sejumlah uang yang sudah berada di tangan orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. “Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” beber Alex, memperkuat dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam transaksi haram ini.
Pihak-pihak yang diamankan saat ini masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Publik tentu menanti apakah OTT ini akan menyeret nama besar lainnya dan mengungkap lebih dalam tentang praktek korupsi di balik proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Kalsel.(nur muhammad/berbagai sumber)
