Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, mendorong percepatan sertifikasi masjid di Indonesia guna mencegah terjadinya persoalan terkait legalitas di masa depan.
“Kami mendorong percepatan sertifikasi masjid agar ke depannya tidak ada lagi persoalan karena faktor legalitas,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/3.2023).
JK menyatakan bahwa DMI berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mempercepat upaya sertifikasi masjid di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Mohammad Nuh dari BMI dan Jusuf Kalla dari DMI.
Mantan Wapres tersebut menyebutkan bahwa ada sekitar 800 ribu masjid dan musala di Indonesia, dan sertifikasi tersebut sangat penting untuk memberikan legalitas pada rumah ibadah tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa DMI mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masjid, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi umat.
Ketua BWI, Mohammad Nuh, menambahkan bahwa MoU tersebut akan memberikan legalitas bagi masjid di seluruh Indonesia. Rencananya, pada Ramadan 2023, akan dilakukan sertifikasi untuk 25.000 aset masjid di Jawa Timur.
Mohammad Nuh berharap bahwa rencana baik ini dapat dijalankan dengan baik dan berkelanjutan di masa depan.
Menurutnya, tidak hanya diperlukan orang yang jujur dan baik, tetapi juga orang-orang seperti CEO untuk mengatur aset-aset tersebut ke depan. Dengan upaya sertifikasi masjid yang lebih cepat dan efektif, diharapkan akan dapat meningkatkan keamanan dan legalitas masjid di Indonesia.
“Semoga semua niat baik ini bisa dijalankan dengan baik. Ini akan berjalan terus. Dibutuhkan bukan hanya orang jujur dan baik, tetapi orang-orang seperti CEO untuk mengatur aset-aset ini ke depan,” harapnya.
