Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur menyoroti kerusakan lingkungan akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin dikebut. Salah satu pihak yang mendapatkan megaproyek di IKN adalah PT. Sinarmas Land Tbk.
Menurutnya, sudah ada dampak negatif dari pembangunan ibu kota yang sudah berjalan saat ini. Hal itu bisa menjadi ancaman pada masa depan.
“Deforestasi, air, dan polusi,” kata Aus kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Pertama, deforestasi merupakan salah satu dampak lingkungan lantaran kawasan IKN dulunya merupakan hutan yang diisi oleh berbagai flora dan fauna. Namun dengan dikebutnya perpindahan ibu kota, habitat mereka pun terancam.
“Dan akibatnya menjalar pada kerusakan lingkungan lainnya seperti berkurangnya habitat flora fauna yang mengancam kepunahan,” ujarnya.
Kedua, Aus juga menyoroti pengelolaan air di IKN yang berdampak pada kawasan sekitarnya. Dia menyebut pengelolaan air ini menimbulkan ketimpangan yang nyata bagi daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan IKN.
“Hal ini bisa digambarkan daerah Jabodetabek yang kondisi lingkungan saling mempengaruhi,” ucapnya.
Dampak lain yang juga menjadi sorotan adalah polusi udara dan lumpur.
Aus menyatakan proses pembangunan IKN yang masif dan menggunakan alat berat menimbulkan sirkulasi material pembangunan yang tidak baik. Hal ini juga didukung oleh infrastruktur yang menimbulkan polusi saat kering dan tanah berlumpur ketika basah.
“Kemacetan yang menimbulkan polusi udara juga sangat sering terjadi oleh karena kendaraan berat dan moda lainnya,” tuturnya.
Terakhir, Aus pun turut khawatir dengan banyaknya bekas pertambangan yang ditelantarkan pasca dieksploitasi. Menurutnya, hal ini semakin memperparah kerusakan lingkungan akibat pihak swasta yang kurang mendapat perhatian pemerintah.
Oleh karena itu, Aus mengaku DPR RI telah meminta Otorita IKN dan pemerintah untuk bertanggungjawab atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi. Dia menyebut masalah lingkungan di IKN tidak semata tanggung jawab Otorita IKN, tapi antar kementerian dan saling terkait.
“Bagaimanapun pihak yang paling berkepentingan dan paling bisa menangani masalah tersebut adalah pemerintah itu sendiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan “hadiah” kepada PT Sinarmas Land Tbk, dalam wujud menetapkan BSD City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hadiah ini dinilai sebagai balas budi karena Sinarmas Group menjadi salah satu investor dalam negeri pada megaproyek pembangunan IKN.
Namun hadiah tersebut tidak disambut baik oleh kalangan ekonom hingga aktivis lingkungan. Mereka menilai pemberian PSN kepada Sinarmas kental akan nuansa politik.
Ekonom muda yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut sebenarnya kalau IKN tidak merusak hutan dan prosesnya lebih inklusif, semakin mudah menjadikan hijau. “Tapi kan malah deforestasi dilakukan,” ujar Bhima dalam keterangannya di Jakarta dikutip Minggu (16/6/2024).
Bhima lebih lanjut membeberkan hasil foto satelit dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (AS), atau NASA, yakni telah terjadi perubahan kondisi hutan di Kalimantan Timur, setelah dijalankan proyek pembangunan IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.
Lembaga tersebut merilis hasil potret pembangunan IKN yang ditangkap OLI-2 (Operational Land Imager-2) di Landsat 9 dan OLI di Landsat 8. Seperti dirilis Earth Observatory NASA, diperlihatkan foto IKN pada April 2022 dan Februari 2024. Pada 2024, terlihat banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka. Artinya, hutan itu sudah gundul dan berubah wujud menjadi jalan utama.
