Keberadaan layanan internet satelit Starlink di Indonesia telah menarik perhatian terkait isu keamanan data pribadi, menurut Teuku Riefky, seorang ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Dalam sebuah diskusi media yang berlangsung di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Teuku mengungkapkan bahwa meskipun Starlink membawa dampak positif berupa peningkatan akses internet, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), layanan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi risiko keamanan data pribadi penggunanya.
Teuku menekankan bahwa isu perlindungan data ini tidak hanya terbatas pada Starlink, tetapi juga berlaku untuk semua penyelenggara jasa internet di Indonesia yang memiliki akses terhadap data pribadi konsumen.
“Isu perlindungan data ini harus ditingkatkan tidak hanya kepada Starlink tetapi juga kepada pelaku bisnis domestik yang mengelola data,” jelas Teuku.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan tentang isu kedaulatan digital yang menjadi perhatian di berbagai negara. Penyelenggara jasa internet asing, seperti Starlink, berpotensi mengakses data pribadi masyarakat yang menjadi konsumennya, yang bisa berdampak pada kedaulatan digital Indonesia.
“Ada potensi bahwa data pribadi bisa diakses oleh entitas asing, dan ini adalah isu yang perlu kita dalami lebih lanjut,” tambah Teuku.
Mengingat risiko tersebut, Teuku menyarankan pentingnya peran negara, termasuk lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk melindungi data konsumen.
“Negara harus melindungi konsumen dan memastikan bahwa layanan internet seperti Starlink membawa manfaat sekaligus keamanan bagi masyarakat,” ujar Teuku.
Dengan demikian, kehadiran Starlink di Indonesia tidak hanya membuka akses internet yang lebih luas tetapi juga menimbulkan tantangan dan kebutuhan akan pengaturan yang lebih ketat dalam hal keamanan dan perlindungan data pribadi.
