Kegagalan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memicu kekhawatiran serius terkait keamanan data dan pengawasan imigrasi di Indonesia. Heru Sutadi, pengamat teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute, mengungkapkan bahwa insiden ini menunjukkan kerentanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti buron tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku untuk lolos dari pengawasan imigrasi.
Menurutnya gangguan yang terjadi pada server PDN, yang berdampak pada sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta, dan seluruh kantor imigrasi di Indonesia merupakan infrastruktur kunci dalam pengelolaan data dan layanan publik.
“Sistem PDN yang seharusnya menjadi benteng pertahanan data dan pengawasan, kini justru menunjukkan celah keamanan yang signifikan,” ujar Heru saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (22/6/2024).
Menurut Heru, kasus Harun Masiku, yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi, adalah contoh nyata dari risiko yang dihadapi jika sistem PDN tidak beroperasi secara optimal.
“Kejadian ini menandakan perlunya audit keamanan yang lebih ketat dan perbaikan infrastruktur teknologi informasi,” tambahnya.
Kegagalan PDN ini diduga kuat disebabkan oleh serangan siber jenis ransomware, mirip dengan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia tahun lalu. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, menegaskan bahwa jenis serangan ini tidak hanya mengganggu layanan tetapi juga membuka peluang bagi kebocoran data pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Kami menduga kuat bahwa serangan ransomware adalah penyebab utama gangguan ini. Risiko kebocoran data sangat tinggi dan ini bisa menjadi bencana jika data sensitif jatuh ke tangan yang salah,” kata Pratama dalam keterangannya kepada inilah.com.
Ke depan, Heru menekankan pentingnya memperkuat keamanan siber PDN dan memastikan bahwa setiap instansi yang terhubung dengan PDN memiliki Business Continuity Plan (BCP) yang solid.
“Kita harus belajar dari insiden ini untuk meningkatkan keamanan kita, tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam hal protokol dan prosedur,” jelasnya.
Diketahui, terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik sejak Kamis (20/6/2024). Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem pada PDN.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy pada Kamis (20/6).
Dia mengatakan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala akibat gangguan PDN tersebut.
Kominfo saat ini sedang melakukan perbaikan untuk mengatasi masalah ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab pasti gangguan atau detail lebih lanjut tentang langkah-langkah pemulihan yang akan diambil.
