Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan mengakui hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian berpotensi menghiasi jelang Pemilu 2024. Bercermin pada Pemilu 2019, Ade mengingatkan agar politisi yang berkompetisi dalam pemilu tahun depan tidak terbawa perasaan (baper) saat menghadapi hoaks dan ujaran kebencian.
“Jangan baperan. Memang dalam politik itu enggak boleh baperan. Kalau baper kita repot karena bawaannya pasti emosi,” kata Ade dalam diskusi virtual mengenai tahun turbulensi politik, Sabtu (7/1/2023).
Dia mendorong para peserta pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran saat kampanye. Dengan begitu, potensi hoaks dan ujaran kebencian bisa diminimalisasi.
“Ajarkanlah kepada pemilih, kepada konstituen, kepada masyarakat sesuatu yang memang lebih baik. Literasi-literasi digital itu harus dibangun dengan edukasi. Munculkanlah ide-ide gagasan yang membangun bangsa,” tutur Ade.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga mengambil langkah dengan menginstruksikan aparat keamanan untuk berkoordinasi dengan KPU demi kelancaran Pemilu 2024.
Ade menyebut, pemerintah akan terus berupaya melakukan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Masa jabatan Presiden Jokowi sampai 20 Oktober 2024. Jadi, kami akan tetap melakukan pembangunan-pembangunan yang masih dijadwalkan atau masih ada dalam road map RPJM secara nasional,” kata Ade menambahkan.
