Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyoroti jika pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu. Menurutnya imbauan saja tidak ada efeknya jika tidak diiringi dengan sebuah instruksi yang tegas.
“Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tentu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat, untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu. Presiden harus tegas dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu,” jelas Jamiluddin dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, dikutip Jumat (10/11/2023).
Ia mengingatkan juga selain memberikan instruksi tegas dan resmi, Presiden Jokowi harus turut menyiapkan sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar perintah presiden. Instruksi dan sanksi ini perlu diberlakukan kepada lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pemilu.
“BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah, perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral. Lembaga-lembaga tersebut punya potensi untuk mengintervensi pemilu,” ujarnya.
Khususnya kepada KPU dan Bawaslu, Jamiluddin juga menilai perlu ada instruksi tegas dari presiden terhadap kenetralan dari penyelenggara pemilu ini. Karena menurutnya, sudah bukan rahasia lagi KPU dan Bawaslu diduga kuat ada yang bermain mata dengan peserta pemilu.
“Karena itu, presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat azas melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta pemilu untuk melakukan tindakan yang tidak netral,” lanjutnya.
Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan pernyataan yang mengatakan bahwa pemilu 2024 mudah diintervensi. Hal itu Jokowi sampaikan dalam pidato sambutannya di acara Rapat Koordinnasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu ada saksi partai-partai,” kata Jokowi di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
Jokowi melanjutkan bahwa di setiap TPS yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki saksi dari partai politik. Selain itu, terdapat aparat pengamanan sekitar yang akan mengawasi berjalannya pemilu 2024.
“Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik,” tegasnya.
