Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyebut pemerintah harusnya merencanakan penganggaran pendidikan lebih komprehensif.
Hal ini ia ungkapkan guna menanggapi pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.
“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif, terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
“Sekaligus kebutuhan anggaran yang besar, tetapi justru negara mengeluarkan anggaran itu adalah untuk memberikan akses pendidikan yang bagus dan murah,” sambungnya.
Ia menyatakan tentu akan menjadi sebuah pencapaian hebat bagi pemerintah, bila mampu menghadirkan pendidikan yang bagus dengan harga yang terjangkau dan murah.
“Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya (perguruan tinggi) negeri, swasta harus makin meningkat kualitasnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, terkait biaya pendidikan ini Cak Imin menilai bagian pentingnya, yaitu Pemerintah harus mampu untuk saling menopang.
“Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus dengan dunia industri, link and match-nya bukan sekedar praktikum, tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan UKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.
Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.
“Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN,” kata Nadiem usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
