Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian mengungkapkan bahwa hanya dua persen data yang tercadangkan dari serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN). Menurut Hinca, masalah utama yang menyebabkan PDN lumpuh adalah kurangnya tata kelola dan tidak adanya cadangan data.
“Kami melihat secara umum, mohon maaf pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola ini hasil pengecekan kami dan tidak adanya back up (cadangan),” kata Hinca dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Hinca menjelaskan bahwa dalam serangan tersebut, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya tidak memiliki cadangan data. Sementara itu, di PDNS Batam hanya dua persen data yang tercadangkan.
“Di Batam itu tidak sepenuhnya (tercadangkan). Seharusnya data yang ada di Surabaya juga ada persis seperti itu di Batam,” ujarnya.
“Analognya hampir sama, seperti mati listrik dan menghidupkan genset,” ucap Hinca.
Lebih lanjut, Hinca enggan menjelaskan alasan mengapa data di PDNS tidak tercadangkan, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut tidak termasuk dalam ranah BSSN.
“Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa jelaskan,” ucapnya.
Diketahui, Komisi I DPR RI telah memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait insiden di PDN. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Kamis (27/6/2024) di gedung DPR RI, Jakarta.
Meutya menjelaskan bahwa pihaknya baru mendapatkan penjelasan singkat mengenai kasus PDN ini, sehingga pemanggilan kedua lembaga ini diperlukan untuk pendalaman lebih lanjut.
“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya.
