Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengaku kesal ketika tahu jumlah anggaran Kementerian Investasi diturunkan. Ia juga menyesalkan, penurunan ini tidak sebanding dengan beban kerja pihaknya.
“Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskan ini,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Bahlil mengatakan beban kerja yang mesti ditanggung Kementerian Investasi semakin besar karena ditarget dapat meraih Rp1.850 triliun. Ia pun mempertanyakan bagaimana pihaknya mampu mencapai target tersebut jika anggarannya disunat.
“Itu beban, beban target investasi naik, tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran. Nah ini tahun 2025, saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua ini. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya,” ujarnya.
Karenanya, Bahlil mengaku heran dengan kebijakan yang dilayangkan pemerintah dalam memangkas anggaran Kementerian Investasi. Ia menyebut kebijakan ini tidak tepat.
“Namun apa yang terjadi pimpinan, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, enggak. Saya hanya memberikan satu diskursus untuk kita. Kalau tanggung jawab bertambah, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran,” ucapnya.
Jika anggaran yang diberikan hanya setangah dari tahun sebelumnya, maka Bahlil menyarankan pemerintah untuk merevisi target investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2025. “Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini,” katanya.
Sekadar informasi, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 mencapai Rp681 miliar. Menurutnya, angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun dengan target investasi Rp1.600 triliun.
