Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah membantah anggapan yang menyebut anggaran program makan siang gratis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyebabkan defisit negara. Menurutnya, anggaran yang disepakati pemerintah sesuai dengan tujuan dalam menyejahterakan masyarakat.
“Rp71 trilun karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bantuan sosial ada subsidi dan kompensasi, hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 trilun, dan ini mencapai Rp570 triliun menurut saya masih make sanse
(masuk akal) dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
Said menjelaskan pemerintah sudah menghitungkan dengan cermat soal defisit negara, sebagaimana disebutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekitar 2,29 persen hingga 2,5 persen. “Masih terjaga defisit kita,” ucapnya.
Diketahui, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan anggaran program makan siang gratis telah disepakati Rp71 triliun.
“Angka Rp71 triliun adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang (Presiden Jokowi) dengan pemerintah yang akan datang (Prabowo-Gibran). Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR, nanti,” kata Thomas dalam konferensi pers bertajuk Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski angka ini masih jauh dari proyeksi awal yang mematok anggaran Rp400 triliun, tapi menurutnya anggaran yang dialokasikan ini sudah cukup baik. Menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, program mulia itu diselenggarakan secara bertahap. “Besaran anggaran yang telah disepakati tersebut diartikan dengan nilai defisit APBN ke depannya akan terjamin,” ujarnya.
Keponakan Prabowo Subianto ini menyatakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran siap bertanggung jawab jika program makan siang gratis justru menimbulkan kerugian negara.
“Pemerintah Prabowo-Gibran berkomitmen dalam merealisasikan anggaran tersebut. Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang disepakati antara pemerintah sekarang dan DPR,” tuturnya.
