Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta memprediksi, pemerintah Indonesia selanjutnya akan berlangsung dengan sistem otoriter. Hal ini disebabkan kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diraih dengan cara curang memanfaatkan instrumen negara.
“Potensi itu akan sangat ada (pemerintah kembali otoriter seperti era orde baru atau orba) dan cukup kuat,” ujar Kaka saat jumpa pers di Sekretariat KIPP, di kawasan komplek perumahan Diklat, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).
Kaka memperkirakan sistem pemerintahan otoriter pun tidak akan berlangsung lama, sebab gelombang protes masyarakat akan bergulir dengan berbagai macam tuntutan lainnya kepada pemerintah. Gelombang ini, tutur dia, sudah mulai terlihat riaknya saat ini, yakni suara sumbang atas dugaan pesta demokrasi yang dirusak oleh sejumlah oknum tertentu.
“Proses pemilihan (diduga dipenuhi berbagai macam kecurangan) seperti ini cepat atau lambat, namanya publik mempunyai kecerdasannya tersendiri yang kemudian menyadari hal yang tidak benarnya dan ketika sadar yang terjadi maka akan terjadi gelombang, tuntutan terhadap pemerintahan. Tuntutannya nanti akan berjalan berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan sosial tuntutan keadilan,” tutur dia.
Kaka menegaskan, potensi pemerintah akan berjalan dengan arogan juga dipengaruhi catatan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh mantan Danjen Kopassus itu.
“Kemudian catatan Tentang Pak Prabowo dengan berbagai catatannya di masa lalu saya pikir ini menjadi beban. Masalah confidence-nya pemerintahan dengan dalam menghadapi Berbagai tantangan,” pungkasnya.
Diketahui, Prabowo-Gibran berpeluang besar memenangkan pilpres dalam satu putaran. Bukan saja unggul dari berbagai hitung cepat lembaga survei, pasangan ini juga unggul dengan raian 57,95 persen suara. Sebagaimana data real count sementara KPU per Sabtu (17/2/2024) malam, dengan jumlah data masuk sebesar 66,61 persen.
