Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sejumlah pesan penting kepada kepala daerah. Salah satunya, bagaimana daerah memaksimalkan dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi bencana di kemudian hari.
“Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja,” kata Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).
Guna memberdayakan bonus demografi, lanjut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Upaya itu seperti dengan memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka.
“Jika ini dilakukan, kita akan menjadi mesin produksi yang hebat dan itu betul 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia,” tegasnya pada Rakernas yang dibuka oleh Presiden Jokowi tersebut.
Pasalnya, lanjut Mendagri, banyaknya angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat. Syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendukung produksi dan memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi secara masif.
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut. “Kalau kita melihat tiga syarat itu, maka lebih dari 200 negara di dunia tidak akan lebih dari 10 negara yang memiliki syarat itu,” ujarnya.
Karena itu, kata Mendagri, para kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Dirinya mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan.
“Tenaga kerja anak-anak muda ini mereka harus terdidik terlatih dan sehat,” jelasnya.
Selain bonus demografi, masalah inflasi juga menjadi atensi Mendagri. Kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat. Bahkan untuk menjaga laju inflasi, Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri setiap minggunya.
“Kenapa kita ngotot (mengendalikan) inflasi, karena ini menjadi atensi publik nomor satu, barang-barang tersedia terutama pangan, yang kedua harga terjangkau analisisnya tidak boleh terlalu tinggi,” pungkas Tito.
