Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius sejak Kamis (20/6), mempengaruhi berbagai layanan publik termasuk layanan keimigrasian di bandara-bandara seluruh Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu PDN?
Sebagai bagian upaya memodernisasi infrastruktur teknologi informasi dan memastikan efisiensi pemerintahan, Indonesia telah mengambil langkah besar dengan pembentukan PDN.
Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan melalui Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018.
Fungsi Utama PDN
Pusat Data Nasional berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data yang digunakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.
PDN dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan data yang terpusat, yang tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan publik tetapi juga mengurangi duplikasi dan fragmentasi data di berbagai instansi.
Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya Pasal 27 Perpres SPBE sebagai berikut:
Pasal 1. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;
Pasal 27 ayat (4). Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung;
Pasal 27 ayat (5). Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
Keamanan dalam PDN
Dalam konteks keamanan, PDN dilengkapi dengan protokol dan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data dari ancaman siber dan kebocoran informasi.
Keamanan PDN menjadi prioritas utama, mengingat sensitivitas dan pentingnya data yang dikelola. Pemerintah Indonesia berinvestasi dalam solusi keamanan siber terbaru, termasuk firewall, enkripsi, dan sistem deteksi dan pencegahan intrusi, untuk memastikan bahwa data tetap aman dan terlindungi.
Menyadari risiko kegagalan sistem dan serangan siber, PDN juga dirancang dengan redundansi data dan kapabilitas pemulihan bencana. Ini memastikan bahwa dalam kejadian kegagalan atau serangan siber, data dapat dipulihkan dengan cepat dan layanan pemerintahan tidak terganggu.
Respons Terhadap Gangguan
Baru-baru ini, PDN mengalami gangguan yang diduga disebabkan oleh serangan ransomware, menyoroti pentingnya keamanan siber yang berkelanjutan dan respons cepat terhadap insiden.
Menkominfo Budi Arie Setiadi telah menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk memulihkan layanan dan meningkatkan keamanan sistem untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Proyek dan Rencana Masa Depan
Pembangunan PDN pertama sedang berlangsung di Cikarang, Jawa Barat, dengan target penyelesaian pada Oktober tahun ini.
Rencana untuk pembangunan lebih lanjut mencakup lokasi di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan mendukung ekspansi layanan dan kapasitas penyimpanan.
Pengembangan PDN adalah langkah kritis bagi Indonesia dalam mencapai visi pemerintahan digital yang lebih efisien dan aman. Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap untuk membawa transformasi digital yang akan memperkuat layanan publik dan meningkatkan keterlibatan warga negara.
