Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat menduga pemerintah bakal memanfaatkan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk jaga-jaga defisitnya anggaran.
“Kan negara sedang defisit (APBN), Jadi, bisa saja dana Tapera digunakan untuk menambalnya,” kata Mirah di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Indikasi ini, kata Mirah, menguat ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dipasang sebagai anggota Komite Badan Penglola (BP) Tapera. “Gampang nebaknya karena di pejabat (BP) Tapera ada menkeu,” ungkap Mirah.
Jangan-jangan dugaan Mirah benar. Sri Mulyani masuk anggota Komite BP Tapera. Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketua), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (anggota), Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (anggota) dan satu lagi ekonom yang masih kosong sebagai anggota.
Kelima anggota komite BP Tapera ini, memiliki sejumlah tugas. Yakni, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, serta melaporkan hasil evaluasi pengelolaan Tapera ke presiden.
Hasil kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), penempatan dana Tapera selama ini, dominan ke surat utang korporasi. Porsinya mencapai 47 persen. Disusul Surat Berharga Negara (SBN), sebesar 45 persen. Sisanya yang 8 persen ‘diparkir’ di deposito dan giro.
“Dengan proporsi tersebut, maka pemerintah selaku pengelola APBN mempunyai kepentingan dalam pengelolaan dana Tapera. Yakni untuk pembelian SBN. Di mana, proporsinya 45 persen,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira.
Saat ini, kata Bhima, pemerintah gencar mendorong pembelian SBN, melalui tangan kanan pemerintahan di pasar keuangan. Berbagai lembaga pengelolaan investasi pelat merah, diminta memborong SBN, termasuk BP Tapera.
Apalagi, dana Tapera yang berasal dari keringat pegawai, jumlahnya mencapai Rp135 triliun. Jika 45 persen atau Rp60,75 triliun dibelanjakan untuk SBN, lumayanlah. Angka Rp60,75 triliun itu setara 38 persen dari target penerbitan SBN pada 2024 yang dipatok Rp160 triliun.
“Penggunaannya pun tidak akan terbatas pada perumahan, melainkan dapat digunakan untuk program pemerintah mulai dari pembangunan IKN hingga makan siang gratis ke depan,” jelas Bhima.
