Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet Unggul Sagena mengatakan lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN), oleh peretas adalah akibat dari kelalaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Budi Arie menjadi Menkominfo.
“Soal PDN memang ini keteledoran besar, disinyalir karena kelalaian presiden dalam menunjuk pembantunya (Menkominfo saat itu), serta juga keinginannya untuk mempercepat proses penyelesaian,” kata Unggul kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia juga mengkritisi Kominfo yang terkesan lari dari tanggung jawab, tidak seperti BSSN yang bekerja secara teknis, dan melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.
“Sebelumnya, kominfo tidak bicara soal penyebab dan cenderung menutup-nutupi. Padahal, apa ruginya? Apakah berdampak pada public rush? Kan enggak. Justru dengan denying seperti bilang ‘oh ini PDN sementara’, jadi membuat kepercayaan publik runtuh,” ujarnya mengkritik.
Ia menambahkan, insiden ini telah membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki perhatian yang baik terhadap infrastruktur keamanan data nasional. “Dan selalu terburu-burunya berdampak pada kurang cermatnya perencanaan dan pembangunan PDN secara keseluruhan,” tutur dia
Unggul pun curiga, jangan-jangan proyek PDN yang sedang dibangun di tempat lain memiliki spesifikasi yang sama buruknya. Untuk itu ia menuntut tanggung jawab pemerintah, mengingat data yang telah diretas akan menjadi pertaruhan besar bila tak ditangani secara serius.
“Mungkin bahkan cacat proses juga di PDN yang lainnya, yang sedang dibangun seperti di Cikarang. Yang saat ini terjadi, masyarakat dirugikan dan nama baik instansi pemerintahan yang ‘terpaksa’ menaruh data di PDN juga terkena (imbasnya),” ucap Unggul.
Diketahui, pada Kamis (20/6/2024), Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan atau down. Gangguan yang diduga berasal dari serangan ransomware peretas ini berdampak pada layanan publik yang terintegrasi seperti layanan Imigrasi.
Gangguan juga terjadi pada beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga terjadi penundaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa wilayah.
Kemudian pada Sabtu (23/6/2024) kebocoran data dari sistem Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polri terungkap di forum peretas, dan hanya beberapa hari berselang, dugaan serangan ke BAIS TNI mencuat ke publik.
Serangan yang berulang ini, menurutnya, seharusnya menjadi wake-up call untuk reformasi besar-besaran dalam pengelolaan dan keamanan siber nasional. Di balik serangan itu, peretas meminta uang tebusan 8 juta dolas Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp131 miliar untuk memulihkan sistem yang dibobolnya.
