Pengamat pelayanan haji dan umrah, Ade Marfuddin mengingatkan pemerintah untuk tidak serakah meminta tambahan kuota haji, bila fasilitas dan layanan yang didapatkan jemaah belum yang terbaik
“Perlu dibangun kesamaan pandangan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, sebagai tempat pengiriman jemaah haji apakah membangun diplomasinya jalan atau tidak. Jangan kita serakah meminta kuota tambahan sementara (tidak) tahu berapa sih kapasitas di Mina yang bisa menampung jemaah,” ujar Ade dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (21/6/2024).
Ia mengatakan bila dari sisi manajemen atau kebijakan yang salah, seharusnya pemerintah dapat menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan UU yang ada, mengenai tata pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, ia menyayangnya munculnya masalah di tiap tahunnya.
Khusus di Mina saja, tutur dia, masalah kepadatan jemaah menjadi yang paling disorotinya. “Masalah Mina, kemudian juga adalah overload-nya jumlah jemaah dibanding dengan tenda yang hanya 120 meter diisi oleh 160 orang, di mana 500 orang harus antre dengan jumlah 20 toilet,” tegasnya. “Ini kan permasalahan, jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia,” lanjutnya.
Meskipun, kata Ade, Mina sering dikatakan bak rahim seorang ibu yang berapapun banyak jemaah yang hadir akan tetap seperti karet, yang terus mengembang. “Mengembang tapi pada proses jasa itu tidak begitu, ini kan pelayanan yang maksimal, yang paling murah diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Sehingga pelayanan yang ia rasa tak tuntas ini seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah. Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan berani Kemenag yang tidak lagi menggunakan Mina sebagai penempatan jemaah haji Indonesia. “Mina tidak digunakan lagi tahun ini sehingga berdampak kepada penumpukan jemaah haji di Mina,” ucap dia.
