Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini rencana Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan tak akan terjadi. Risikonya, tutur dia, akan memperkeruh hubungan antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Adi menyebut rencana tersebut juga berpotensi terjadi perebutan kepengurusan dan pengesahan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Itu yang akan terjadi kalau ada muktamar PKB tandingan karena legalitasnya itu yang kemudian jadi ukuran, legalitas dari Kemenkumham,” kata Adi kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Kamis (5/9/2024).
Adi menyebut, rencana Muktamar PKB tandingan sudah sejak lama digulirkan. Namun hingga saat ini belum terlaksana.
“Apa betul muktamar PKB ini akan dilaksankan atau hanya sebatas gertak sambal atau hanya sebatas omong-omong yang tak direalisasikan,” katanya.
Sebelumnya, eks Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menyatakan pihaknya menunggu arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menggelar Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan.
“Sahabat-sahabat PKB kami sudah menghadap PBNU dan melaporkan serta menyerahkan dokumen penting untuk jadi bahan pertimbangan pelaksanaan Muktamar PKB yang sebenarnya,” kata Lukman dalam keterangannya, dikutip Senin (2/9/2024).
Dia memastikan pihaknya juga telah menyampaikan kepada PBNU bahwa Muktamar PKB tandingan telah siap secara teknis dan materi.
