Ide Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mencoret ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM), cukup ngawur. Menganggap mereka adalah orang yang mampu, karena memiliki kendaraan, lebih ngawur lagi.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai, larangan beli Pertalite (BBM subsidi) untuk pengemudi ojol, tidak mencerminkan pengambilan keputusan yang proper.
“Pertama, pengemudi ojol sudah pasti punya kendaraan sendiri, karena memang itu alat produksi mereka. Tapi kalau mereka dianggap orang mampu? Saya rasa ini yang aneh,” papar Nailul kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Nailul bingung dengan asumsi pemerintah bahwa orang yang mampu adalah yang memiliki kendaraan pribadi. Sedangkan orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
“Sehingga subsidi BBM berupa Pertalite diberikan ke orang yang tidak mampu, di mana definisinya adalah mereka yang tidak punya kendaraan, adalah pernyataan lucu dari pemerintah,” tuturnya.
Kedua, lanjut Nailul, pelarangan beli Pertalite untuk ojol, justru memicu perdagangan ilegal BBM bersubsidi. Di mana, oknum penerima subsidi BBM, leluasa beli Pertalite, kemudian mereka menjualnya dengan harga mendekati harga Pertamax.
“Pengecer Pertalite cukup bermain di range harga di atas Pertalite dan di bawah Pertamax, mereka sudah bisa untung. Ini yang seharusnya dipikirkan pemerintah,” imbuhnya.
Jika aturan itu benar-benar diberlakukan, lanjut Nailul, bakal terjadi kenaikan tarif ojol. tentu saja dampaknya memberatkan konsumen. Diperkirakan tarif ojol akan naik 10-15 persen.
Kalau ojol harus beli Pertamax, maka terjadi kenaikan biaya. Mau tak mau, tarif ojol akan naik. Yang kena pastilah konsumen,” imbuhnya.
Celakanya, konsumen yang penghasilannya pas-pasan harus menghemat anggaran belanjanya. Caranya bisa dengan mengurangi penggunaan ojol baik untuk transportasi maupun order barang atau makanan.
“Ini akan menjadi problem ke depan, karena dapat menurunkan demand. Yang pasti menurunkan kesejahteraan pengemudi ojol dalam jangka waktu tertentu,” pungkasnya.
Atas rencana ini, Ketua Umum Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono ancang-ancang menggelar demo besar-besaran jika Menteri Bahlil jadi menerapkan larangan ojol membeli Pertalite.
Padahal, kata dia, pengemudi ojol yang tergabung dalam Garda mendesak DPR dan pemerintah menetapkan transportasi online sebagai transportasi umum sejak 2018.
“Jika sampai ojek online dilarang beli BBM bersubsidi, kami pastikan akan terjadi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia. Kami protes putusan Menteri Bahlil itu,” kata Igun.
Sebelumnya, Bahlil mengaku belum memutuskan soal larangan driver ojol beli Pertalite. Hingga saat ini, rencana itu masih terus dibicarakan di internal Kementerian ESDM.
“Belum ada keputusan final,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia menyampaikan, formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan. Yakni, menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.
“Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.
