Penyaluran Dana BOS Diduga Tak Sesuai Ketentuan, Kadisdik Tanah Bumbu Benarkan Adanya Temuan, Tapi…
INILAHKALSEL.COM, BATULICIN – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun anggaran 2021 diduga tak tepat sasaran. Belanja dana BOS untuk pembayaran honor BOS pada tahun aggaran 2021 itu sekitar Rp 3 miliar lebih menjadi temuan dalam LHP BPK RI karena Laporan Keuangan Pemkab Tanah Bumbu, tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, belanja BOS sekitar Rp 121 juta tidak didukung bukti yang memadai.
Dari data yang didapat inilahkalsel.com, rincian realisasi belanja BOS tahun 2021 adalah:
1. Belanja pegawai BOS anggaran sekitar Rp 11.759.769.000 realisasi Rp 11.681.199.000 atau 99,33 persen.
2. Belanja Barang dan Jasa BOS anggaran Rp 37.575.838.679 realisasi 26.684.022.853 atau realisasi 71,01 persen
3. Belanja modal BOS anggaran Rp 5.506.304.352 dengan realiasai Rp 5.406.706.536 atau realiasai 98,10 persen.
Jumlah anggaran Rp 54.841.912.031, jumlah realisasi Rp 43.771.928.389 atau 79,81 persen.
Pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS pada Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan permasalahan, format dokumen pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS tidak sesuai dengan format Permendagri nomor 24 tahun 2020.
Tidak terdapat penetapan pejabat pengelola keuangan dana BOS, serta pemberian honor melalui belanja BOS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 3.310.749.076.
Permasalah lainnya yang termuat dalam LHP tahun anggaran 2021 pada laporan keuangan Pemkab Tanah Bumbu, pada penggunaandana BOS sebesar Rp 121.462.283 pada empat sekolah tidak didukung bukti penggeluaran yang memadai yakni di SDN2 Sepunggur, SMPN 1 Simpang Empat, SMPN 1 Batulicin, dan SMPN 2 Karang Bintang.
Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Amiluddin ketika dikonfirmasi mengatakan, temuan 2021 sudah semua kami selesaikan melalui Inspektorat Daerah.
BACA JUGA:Bupati Zairullah Resmi Buka MTQN XIX Tanah Bumbu, 481 Peserta Bersaing di 26 Cabang
Dirinya membenarkan adanya temuan, tetapi hanya sedikit kesalahan administrasi.
“Ada, tapi sudah diselesaikan dengan BPK melalui Inspektorat Daerah,” tegas Amiluddin.(tim)
