Ramai Tolak TAPERA di Seluruh Indonesia, Mahasiswa Islam Kalsel Tak Mau Kalah, Gelar Aksi Demo di DPRD
INILAHKALSEL.COM, BANJARMASIN – Penolakan demi penolakan muncul di seluruh Indonesia terkait wacana pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi karyawan.
Bahkan, serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak wacana Tapera secara besar-besaran pada Kamis (27/6/2024).
“Rencananya secara nasional di tanggal 27 Juni 2024, kami pun akan aksi menyampaikan bahwasanya tolak Tapera dan cabut untuk selamanya,” ujar Perwakilan FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI), Endang Hidayat dalam konferensi pers di kantor DPP Apindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024)
Endang mengatakan, secara nasional, massa yang akan ikut turun ke jalan diperkirakan mencapai 10.000-20.000 orang.
Dari dunia politik juga suara penolakan Tapera keras disuarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tidak hanya itu, mahasiswa di seluruh Indonesia manyatakan hal yang sama, menolak dan minta wacana Tapera dicabut untuk selama-lamanya.
Seperti di Tarakan, Aliansi Aksi Tapera menyampaikan aspirasi menolak Tapera di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (10/6/2024).
Hal yang sama juga dilakukan Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dengan menggelar demonstrasi menolak Tapera. Mereka menutup jalan Trans Sulawesi sejak Senin (10/6) sore hingga malam ini.
Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalsel (Badko HMI Kalsel) juga menolak kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (10/6/2024).
Selain menolak kebijakan Tapera, HMI Kalsel juga menyampaikan aspirasi Stop Kriminalisasi Aktivis dan Stop Komersialisasi Pendidikan.
Ketua Badan Koordinasi HMI Kalsel, Abdi Aswadi mengatakan, ada tiga tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel yaitu, Stop Kriminalisasi Aktivis, Stop Komersialisasi Pendidikan dan Membatalkan Kebijakan TAPERA yang dinilai merugikan rakyat.
Pihaknya dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait TAPERA tersebut.
“Saya minta stop kriminalisasi aktivis, Jadi ada aktivis yang sudah ditetapkan 12 bulan tahanan menjadi 18 bulan atas dasar melanggar UU ITE, padahal dia hanya mengkritisi dan saya minta pemerintah bisa menghentikan Komersialisasi Pendidikan dalam sektor pendidikan dan fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro rakyat”. ungkapnya.
Mereka merasa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang TAPERA dianggap tidak pro terhadap rakyat.
“HMI Cabang Kalsel menolak rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat,” pungkasnya.
Di tengah penyampaian aksinya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menemui para aktivis di tengah guyuran hujan deras. Dirinya siap menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa itu untuk disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Nanti kita jadwalkan kapan berangkat untuk menyampaikan aspirasi ini langsung ke Jakarta bersama perwakilan HMI Kalsel,” ujarnya kepada wartawan termasuk Wartabanjar.com.
Menurutnya, dewan sebagai wakil rakyat selalu mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, legislatif akan menolak kebijakan-kebijakan yang dapat membebani masyarakat nantinya.(akhmad murjani/nur muhammad)
