Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, pemanfaatan dana desa dan perlindungan sosial yang tepat sasaran menjadi bagian penentu penurunan kemiskinan. Dengan semua upaya itu tingkat kemiskinan pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen, dibandingkan posisi Maret 2023 yang tercatat 9,36 persen.
“Penurunan tingkat kemiskinan ini perlu disyukuri terlebih karena capaian ini terjadi di tengah adanya dampak Elnino dan juga kondisi politik global yang menyebabkan naiknya sejumlah harga pangan termasuk beras,”kata Arif.
Arif menambahkan, penurunan tingkat kemiskinan itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia meskipun masih ada tiga provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan. “Selain itu kita juga perlu mengapresiasi turunnya ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh rasio gini yang mengecil, dari 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,379 pada Maret 2024,” kata Arif.
Arif juga menuturkan bahwa rilis BPS menyebutkan indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi 1,461 pada Maret 2024 dibandingkan 1,528 pada Maret 2023 atau bahkan September 2020, yang angkanya sempat mencapai 1,750. Indeks ini menunjukkan rata-rata jarak antara pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat dan akan mempermudah pengentasan kemiskinan ke depan.
Menurut data BPS, tingkat kemiskinan telah mampu turun sebesar 2,22 persen poin selama 10 tahun terakhir sejak Maret 2014, yaitu 11,25 persen. “Pemerintah optimistis bahwa penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ke depan dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik lagi, seiring dengan kepedulian dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah hingga level desa untuk menyiapkan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan di wilayahnya,” kata dia. [ ]
