Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang semula direncanakan Juli mundur ke September. Karena, rumah susun alias rusun untuk ASN belum tersedia.
“Kami optimistis. Kami juga bersiap terhadap pemindahan awal September 2024 nanti di mana akan menyambut aparatur sipil negara di ibu kota baru ini,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (22/6/2024.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan IKN sudah berjalan sesuai target. Per Kamis, 20 Juni, progres pembangunan IKN sudah mencapai 84 persen.
Dia menyebutkan infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.
Ternyata, rusun ASN di IKN yang direncanakan berjumlah 166 tower berskema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), baru 14 yang tutup atap alias topping off.
Artinya, masih kurang 152 tower lagi. Pada Agustus 2024, kemungkinan hanya 12 tower yang sudah benar-benar layak dihuni.
Dengan skema KPBU ini, pemerintah sangat berharap uluran tangan para pengembang kakap untuk menggarap proyek ini. Salah satunya PT Ciputra Development Tbk. Awalnya, emiten properti bersandi CTRA ini menyanggupi pembangunan 10 rusun senilai Rp3,5 triliun.
Saat ini, kata Direktur CTRA, Harun Hajad, masih dalam tahap finalisasi studi kelayakan atau feasibilities study. Artinya, belum akan dibangun tahun ini. Bisa tahun depan, atau masih depannya lagi. Karena prosesnya panjang. Setelah mengantongi persetujuan FS, pengkurasian desain rusun, masih harus melalui tahap lelang.
“Kalau (KPBU rumah susun ini, baru pertama kali. Makanya formulanya dan segala macam, baru dibikin (pemerintah). Itu yang bikin lama,” kata Harun di sela paparan publik di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tetap optimistis pembangunan rusun ASN berjalan sesuai target. Alasannya, banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat membangun rusun ASN di IKN.
“Karena pasti dibeli pemerintah. Siapa yang tidak mau? Kalau memang ada pengembang lebih baik pengembang (bangun). Nanti bisa dibeli. Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas, terlalu mahal menurut saya,” kata Basuki.
Nah, kalau tempat tinggal untuk ASN Bersama keluarganya yang jumlahnya jutaan jiwa itu, masih belum beres, buat apa dipaksakan.
